PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap. 3. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara. 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

BAB III

PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Plt. ditunjuk apabila: a. Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas berhalangan tetap; b. Terdapat jabatan yang belum terisi karena perubahan struktur organisasi. (2) Pelaksana Harian dapat ditunjuk apabila Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrator, atau Pejabat pengawas berhalangan sementara.

Pasal 7

Koreksi

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. promosi jabatan; d. mutasi jabatan; e. diberhentikan dalam jabatan; f. tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau g. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 8

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas berhalangan sementara masih terisi dan tidak menimbulkan lowongan jabatan namun karena sesuatu hal Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan 6 (enam) bulan.

Pasal 9

(1) Plt. dan Plh. pejabat pimpinan tinggi madya ditunjuk oleh Kepala BKPM. (2) Plt. dan Plh. pejabat pimpinan tinggi pratama, ditunjuk oleh Sekretaris Utama BKPM. (3) Plt. dan Plh. pejabat administrator, dan pejabat pengawas ditunjuk oleh Kepala Biro Umum BKPM.

Pasal 10

(1) Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plt. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yaitu sama atau setingkat di bawah di lingkungan unit kerjanya. (2) Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Plh. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yaitu sama atau setingkat di bawah di lingkungan unit kerjanya. (3) Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. dalam jabatan pengawas.

Pasal 11

(1) Atasan pejabat yang berhalangan tetap dapat mengusulkan Plt. untuk ditunjuk oleh Kepala BKPM atau Sekretaris Utama BKPM. (2) Pejabat yang berhalangan sementara dapat mengusulkan Plh. untuk ditunjuk oleh Kepala BKPM atau Sekretaris Utama BKPM.

Pasal 12

(1) Plt. dan Plh. bukan merupakan jabatan definitif sehingga Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh.: a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan b. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya. (2) Penunjukan sebagai Plt. dan Plh. dituangkan dengan surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Penunjukan sebagai Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas tambahan yang diperhitungkan dalam sasaran kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berakhir jabatannya apabila: a. telah dilantiknya pejabat definitif; b. telah ditunjuk Plt. yang baru; c. meninggal dunia; d. diberhentikan dalam jabatan definitifnya; e. mengundurkan diri; f. menjalani tugas belajar, pelatihan, atau tugas kedinasan lebih dari 6 (enam) bulan; g. menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Plt.; dan/atau i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. (2) Pemberhentian Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menunjuk Plt..

Pasal 14

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plh. berakhir jabatannya apabila: a. berakhirnya jangka waktu penugasan; b. meninggal dunia; c. diberhentikan dalam jabatan definitifnya; d. mengundurkan diri; e. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan/atau rohani untuk melanjutkan tugasnya sebagai Plh.; dan/atau f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. (2) Pemberhentian Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menunjuk Plh..

Pasal 15

Plt. dan Plh. yang berakhir jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib menyampaikan laporan kerja kepada atasannya.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19