PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23-9-pbi-2021 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/12/PBI/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL MELALUI BANK

PERBAN Nomor 23-9-pbi-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD

Pasal 46

(1) Bank ACCD INDONESIA dilarang melakukan transaksi domestic non-deliverable forward di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap kerangka kerja sama LCS tertentu. (3) Bank ACCD INDONESIA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka kerja sama LCS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, ketentuan: a. Pasal 8 ayat (2); dan b. sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 8 ayat (2) dalam Pasal 18 ayat (1), Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY