Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahLlan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. 2. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT. 3. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT. 4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 5. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. 6. Pemerintah Pusat adaiah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakii PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pasai2... ? \J

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) BMKT merupakan sumber daya kelautan yang berupa: a. ODCB; atau b. bukan ODCB. (21 BMKT berupa ODCB dan bukan ODCB sebagaimana dimaksud pad-a ayat (1) ditentukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bida.ng kebudayaan. (3) Hasil pengkajian sehagaimana dimaksud pacia ayat (21 dinyatakan dengan surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan (4) Dalam hal BMKT berupa ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengelolaan BMKT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un<langan di bidang cagar budaya. (5) Dalam hal BMKT bukan ODCB sebagaimana_ dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelolaan BI,{KT dilakukan sesua.i dengan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 3

Koreksi

Pengeiolaan BMKT bukan ODCB sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan melalui: a. Pengangkatan BMKT; dan/atau b. Pemanfaatan BivIKT. BABIIt.. REPUBLIK INDONESIA. 4

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemanfaatan BMKI yang dilakukan secara insittt sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 hur-uf a dilakukan pada lokasi penemuan BMKT. (2i Pemanfaatan BMKT secara insitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengelolaan kawasan konservasi; dan/atau b. pengelolaan wisata bahari. (3) Pengelolaan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemanfhatan BMKT yang dilakukan secara penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan tertradap BIVIKT yang diangkat dan tidak dimanfaatkan secara insitu. (2) Penjualan melalui lelang BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor pelayanan yang membidangi lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan di bidang lelang atas permohonan Menteri. (3) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan penilaian BMKT. (4) Peniiaian BMKT sebagaimana. dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Penilai... 9 (5) Penilai pemerintah sebagaimana dimaksud pada alrat (4) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungarr pemer:intah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, t"ermasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4i merupakan penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 15

(1) Hasil bersih dari penjualan melalui ielang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan kepada Menteri selaku penjual. (21 Hasil bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjualan setelah dikurangi dengan bea lelang sesuai dengan ketentuan di bidang lelang. (3) Hasil bersih dari penjualan meialui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembagian bersih dengan ketentuan: a. 45o/o (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat; dan b. 55o/o (lima puluh lima persen) untuk Pelaku Usaha. (41 Menteri selaku penjual menyetorkan hasii pembagian bersih yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas negara. (5) Dalam REPUBL'K INDONESIA. 10 (5) Dalam hal BMKT tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan penjualan melalui lelang, BMKT dapat dibagi dalam bentuk barang. (6) Pembagian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksurl pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: a. 45o/o (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat; dan b. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pelaku Usaha. (7) Pem.bagian daiarrr bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan peniiaian.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku: a. terhadap BMKT yang telah diangkat oleh perrrsahaan sebelum berlakunya PeratLrran PRESIDEN ini, namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, dilakukan pengkajian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya; b. BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditetapkan sebagai ODCB atau bukan ODCB berdasarkan pengkajian oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; n penetapan REPUBLIK INDONESI,A, 11 c. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; d. dalam hal BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai: 1. ODCB maka pengelolaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; atau 2. bukan ODCB maka pengelolaannya dilakr.rkan oleh kementerian yang menyelenggarakan Llrlrsan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; e. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c BMKT belum ditetapkan seba.gai ODCB atau bukan ODCB, terhadap BMKT tersebut ditetapkan menjadi brrkan ODCB; f. terhadap BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemanfaatannya dilakukan meialui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik; g. penyelesaian pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalarn jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan; h. pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan oleh Menteri setelah BMKT dipilih sebagai koleksi negara; dan i. BIV{KT... L2 1. BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Rrsat dilakukan: 1. penetapan sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang i<euangan; dan f atau 2. peiualan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku: a. Keputusan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asai Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan; dan b. Keputusan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2OOT tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Pen-rbahan atas Keputusan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2OOT tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelarn, dicabut cian dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 18

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 1486:54 A Agar REPUBLIK INDONESII\ - 13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2A23 PRESIDEN REPUBLIK II{DONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023 MtrNTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDOI{ESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEMEIVTERIANI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDOI\iESIA Perundang-undangan dan ministrasi Hukum, ttd SK No I48 721 A lvanna Djaman

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18