KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002 tentang PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KEPPRES Nomor 65 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak keuangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan pendapatan setiap bulan berupa honorarium dan Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut : 1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 2. Anggota sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut : 1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah); 2. Anggota sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Pasal 4…

Pasal 4

(1) Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan jabatan negeri. (2) Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri di lingkungan Sekeretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut : a. Sekretaris Jenderal sebesar tunjangan jabatan struktural eselon Ia; b. Kepala Biro sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIa; c. Kepala Bagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIIa; d. Kepala Subbagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IVa, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7...

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI