Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN ...

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Mutu Barang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Penera, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penera adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Besarnya Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. (2) Besarnya Tunjangan Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini. (3) Besarnya Tunjangan Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Tunjangan Penguji Mutu Barang, dan Tunjangan Penera dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Koreksi

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka : a. ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Penyuluh Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian; b. ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer; dan c. ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Penera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Koreksi

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 50 Tahun 2003 TANGGAL : 8 J u l i 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 4 1 Penyuluh Penyuluh Rp 400.000,00 Perindustrian Perindustrian dan dan Perdagangan Ahli Perdagangan Madya Penyuluh Rp 300.000,00 Perindustrian dan Perdagangan Muda Penyuluh Rp 200.000,00 Perindustrian dan Perdagangan Pertama 2 Penyuluh Penyuluh Rp 250.000,00 Perindustrian Perindustrian dan dan Perdagangan terampil Perdagangan Penyelia Penyuluh Rp 150.000,00 Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan Penyuluh Rp 100.000,00 Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 50 Tahun 2003 TANGGAL : 8 J u l i 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 4 1 Penguji Mutu Barang Ahli Penguji Mutu Rp 400.000,00 Barang Madya Penguji Mutu Rp 300.000,00 Barang Muda Penguji Mutu Rp 200.000,00 Barang Pertama 2 Penguji Mutu Penguji Mutu Rp 250.000,00 Barang Terampil Barang Penyelia Penguji Mutu Rp 150.000,00 Barang Pelaksana Lanjutan Penguji Mutu Rp 100.000,00 Barang Pelaksana PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 50 Tahun 2003 TANGGAL : 8 J u l i 2003 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESAR TUNJANGAN 1 2 3 4 1 Penera Ahli Penera Madya Rp 400.000,00 Penera Muda Rp 300.000,00 Penera Pertama Rp 200.000,00 2 Penera TerampilPenera PenyeliaRp 250.000,00 Penera Pelaksana Rp 150.000,00 Lanjutan Penera Pelaksana Rp 100.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7