KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPPRES Nomor 46 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Gubernur Nusa Tenggara Barat; Anggota Wakil Ketua : Bupati Lombok Tengah; merangkap Anggota Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nusa Tenggara Barat; 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat; 7. Sekretaris ... 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah; 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah; 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ...

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati