KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPPRES Nomor 33 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Gubernur Sulawesi Tengah; Anggota Wakil Ketua : Walikota Palu; merangkap Anggota Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan, Kota Palu; 2. Kepala Pelayanan Pajak Pratama Palu; 3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe B Pantoloan; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Provinsi Sulawesi Tengah; 6. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah; 7. Kepala ... 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Kota Palu; 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kota Palu; 9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Palu.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ...

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd Ratih Nurdiati