KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 116

UNDANG-UNDANG Tahun 2OOg Kesehatan Nomor 36 tentang Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau; 2. Ketentuan rokok elektronik; 3. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi; 4. Pelarangan penjualan rokok batangan; 5. Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi; 6. Penegakan dan penindakan; dan 7. Media teknologi informasi serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kementerian Kesehatan 7. Rancangan. . . R,EPLIBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 7 Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 46 ayat (21, Pasal 66 ayat (3), dan Pasa1 80 UNDANG-UNDANG Nomor t2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 1. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan bidang; 2. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi khusus; 3. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tempat; 4. Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; 5. Kerja sama internasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual; 6. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual; dan 7. Pendanaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.Rancangan... NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 8. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 83 ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor L2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual melalui Tim Koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; 2. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan 3. Pendanaan. Kementerian Pemberdaya€rn Perempuan dan Perlindungan Anak 9 Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Baei Hasil Gross Split

Pasal 31A

Koreksi

UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir densan 1. Penyelarasan ketentuan administratif pengajuan fasilitas sesuai dengan perkembangan sistem Online Singte Snbmrssfon (OSS) berbasis risiko; 2. Penyempumaan kriteria dan persyaratan pengajuan fasilitas serta proses pemberian fasilitas tax allow ancei Kementerian Keuangan UNDANG-UNDANG . . . NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA UNDANG-UNDANG Tahun 2O2l Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tentang Peraturan 3. Penyesuaian bidang-bidang usaha yang diberikan fasilitas dalam Lampiran I dan Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2OL9 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu; dan 4. Penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) Tahun 2OLT menjadi KBLI Tahun 2O2O. L2. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 4L Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Pasal 4 ayat (21 UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Perubahan pengaturan mengenai: 1. Perubahan pihak pemotong transaksi penjualan saham di bursa dari Bursa Efek INDONESIA menjadi Anggota Bursa; 2. Mekanisme pemotongan tambahan PPh atas saham pendiri; 3. Pengenaan PPh transaksi penjualan saham pendiri oleh WPLN; dan Kementerian Keuangan Tahun : (! t) Cdo. 15 O t-li a rn 0. tcdtr !- (u 0r b0 !C EE tror UX z F E,klF c o o. L a.) O a) S L q) o Cd! cd (-) Oa cd C6a d dM a< bo 11 LJ LFo^ + i('c J('-=cdc Hcoc?,.t cd id (! d X'Fed U dco ed S d '-);'-);i---L _d"u _6'-a'=d e ,0., " k " C d ,.E "iHE.E ;;;$:$ $$ $$ilsg :iEcrs :[E:[ssS $EE&sE rHerHee; raEEgE _ N il * N E g * " & H ry& E HEEeTE"qi ^-st;Hxr - fl s - fl I H - € c 8'F s F E ...9 -.gbbH H E -IoL,- ssesEarytA*$,Eass H'A E H'6 E< .; tr rL\ .o o 8.3 $88 Sc E FHP€ q E-E hoboor boboo 6 cd E=: o ) bob! tr c i c c J( -o 9p+ E tr c.c c tr OOOOOOOU9OOONOO) 0.0. o.0.0. o.! zm 0. a0.F0.0. J6i c.i+ z Fzkl m E] 0. a o b0c H(U dr- €.1 Li I OOJ +JL (-) 0. Fi NoN.*a(Et- od ar lJ .- /^R'ftrx * 6ru0) FEO. D.-J( d-q cF.- boc cdcdd trcd '=d-O bO (6 L rdEEFrE.Z E*S"fEsE .u C Q'r u 0. Z d.aR Z +j 0J i; dt^J O- bo:, d Scr lia\li^ a.-dv d9 - E tot.* S5!# 5 frs do Pi.:.io E* c c |! i c c 9'5 d f to-e! e 3 E X 9-q tr o F 9-( ! L- .r. 6 qr ;1 :i .L. d .(\.1 C) fFO..Y.YDFEO. 6- +J cd 6 -N a cd 0. J D t-l Dt cH c o -l EH*gH ) /- \v d d :JF.r\v\v i- i'i '-i 'F F 5o o.r ar :' --J d s"u g & H- dLU{:0"c E c ,-'E cd s€#€f, -^c-E-# ilE$H#E FEgLEd q I P*tod LiHH\v-r^ c! oJ u cd' c.) cd 010.0-0.0.- cz alrlz Zo 4o L)2 r U}- O ty- il.-= r a;! 3 IL lrJu O l/) (..I $ oz Ya FRES'DEN NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 14. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah

Pasal 143

Koreksi

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1. Prinsip dan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah; 2. Jenis dan kriteria T\rnjangan Kinerja Daerah; 3. Klasifikasi pemberian T\rnjangan Kinerja Daerah; 4. Mekanisme pengaturan Tlrnjangan Kinerja Daerah; 5. Penganggaran T\rnjangan Kinerja Daerah; 6. Tata cara pembayaran T\.rnjangan Kinerja Daerah; 7. Pemantauan dan evaluasi; dan 8. Sanksi. Kementerian Keuangan 15. Rancangan. . . R,EPUBLIK INDONESIA -t2- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 15. Rancangan P€raturan Pemerintah tentang Penjualan Saham Milik Negara Pada PT Semen Kupang (Persero) 1. Pasal 4 UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara 2. Pasal 41 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara Pengaturan mengenai penjualan seluruh saham Negara pada PT Semen Kupang (Persero). Kementerian Keuangan 16. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyertaan Modal Negara UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara. Kementerian Keuangan l.7.Rancangan... REPL'BLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA L7. Rancangan Pemerintah Penerimaan Pajak Peraturan tentang Negara Bukan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal LO, dan Pasal 12 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2OL8 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengaturan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertahanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Perindustrian; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kejaksaan Republik INDONESIA; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Pusat Statistik; Peta Dasar INDONESIA pada Badan Informasi Geospasial; Televisi Republik INDONESIA; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawas Obat darr Makanan; serta jenis dan tarif PNBP yang Berlaku Umum Pada Semua lnstansi Pengelola PNBP. Kementerian Keuangan 18. Rancangan. . . _t4_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA r8. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Pengangkutan Djakarta Ke Dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Pasal 18

Koreksi

UNDANG-UNDANG Tahun 2022 Pemasyarakatan Nomor 22 tentang 1. Hak bagi Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan; 2. Hak bagi Klien; 3. Hak Bersyarat; 4. Pembatalan dan pencabutan Hak; 5. Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan; dan 6. Kewajiban Klien. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 22.Rancangan... d b0 i cd O 6 M +oi ax v. rn 0. d(g H :E'A 'i-d) crd= r' U r<r 6 ca tr1a O'.,lo \./= A -:< -d0u I T,'6 'Eci O(d: U ca Faa O\,/Cg \/- a -:< I z F D aklF c 0. c-j dcd Ef( dL s G trd cdtr .rL Hd(U \vilU !FP d H l9-V !u^ o) ';a!a .^ L l_ d E *E E Cdo $- c6tr(g aJ c 1]'5 F O H"$Is n n n * E 9 5 E E:O F<'--bp6Cd c ; H F I ffis i: E E F FI E E 8 R d.=.=.= - n l"l"ii;ii{aro -)-)##+rnnd co cu t-i l- t- ;' --'? --HHHHH OOOOOOOO 0.0;0.0.0.0.0.}( Joi c.i+Lod ( id : -cdd L!#< )v) lU(Ud! € ldi E !u U.d vi ': .^ a tIl -H-i<-E#s; F s d A', LU H : J n H { i\ lU Ei€ 6:o ff E aE Ht d ) - v n) ! H ts c ;i g dHtr: ) "? i ff e q E -i\Ui9(Ud cs c tr I c h0i"n Boo:cdtr[i 6!od e€z E 8oE c 8- i FrtV: d(l-dLU: g.HE E 3= F^AdiItr E TEi AF E E H c q q q 6tt f'E o.rEE o o o cn0.:(a.a.vD:4 Joi c.i+,ri6 z )Fz k) m rn l+ v, a o Nbo (\IC (d l<Hoq F z vN s i:N it Yi(5E .r- d OI] '! cc'a' c6-(! nAt L.CBO fF0. -iO\ = s .o "ij EE aa c0 (!O 0. 0. 00 $\f- CoLO Cda d dAv a a* dd 0. 0- ar) F- 611 rO m N r.o o( GEEE aaaa cd cd cd cd 0.0.0"0. NJ( -q! r-'-I (g tra x boj( zed 5l boo (g dPA :cd zrN l' EN-V '-uo ^ E EEE 'IJ=6 ctP DFO. $ +J (g 6 LO CO a 0. JDo D! ta; Hli(g6 ([+J Ld dJ C !i hO .ri d cd b0i: b0: C cd C.}-.,! C, > T bE H - E ?F (! ot o-.r o-t 0(tu0.0. c s'6 QHbO l*(g- icA cd of! $iP O ccdd dtrtr L(!d f.r (!0. trol< 0. bo cd CE dC !.H-.CF (d O..r - J !Hr^'(tu J 6\ A,A V) csiT - ni ([* }. i-n +r a (E =c \ a H.i lU H dLd:vijetsb C E trJ( cgOc!0J 040-mv -;z oiN c.jol O <f, c.l .f, o. oz Ya -<a tdz zo 4o L)z 0t- \o Ulv -r la -'= r ed 3IL ldtl NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 24 Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 16, Pasal, 32, Pasal 42, Pasal 72 , Pasal 74, Pasal 84, dan Pasal 101 UNDANG-UNDANG Tahun 2022 Keolahragaan Nomor 11 tentang 1 T\rgas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah; Pembinaan dan pengembangan olahraga; Pengelolaan keolahragaan; Pelaku olahraga; Sarana olahraga; Pengembangan Iptek keolahragaan ; Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan:' Pengawasan; dan Sanksi Administratif. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 Kementerian Pemuda dan Olahraga 25.Rancangan... _18_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 25 Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023

Pasal 116

Pasal 116

Pasal 31D

Pasal 31D

Pasal 31A

Pasal 143

Pasal 4

Pasal 79

Pasal 8A

Pasal 18

Pasal 56

Pasal 81

Pasal 68E