Koreksi Pasal 143

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1. Prinsip dan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah; 2. Jenis dan kriteria T\rnjangan Kinerja Daerah; 3. Klasifikasi pemberian T\rnjangan Kinerja Daerah; 4. Mekanisme pengaturan Tlrnjangan Kinerja Daerah; 5. Penganggaran T\rnjangan Kinerja Daerah; 6. Tata cara pembayaran T\.rnjangan Kinerja Daerah; 7. Pemantauan dan evaluasi; dan 8. Sanksi. Kementerian Keuangan 15. Rancangan. . . R,EPUBLIK INDONESIA -t2- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 15. Rancangan P€raturan Pemerintah tentang Penjualan Saham Milik Negara Pada PT Semen Kupang (Persero) 1. Pasal 4 UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara 2. Pasal 41 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara Pengaturan mengenai penjualan seluruh saham Negara pada PT Semen Kupang (Persero). Kementerian Keuangan 16. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyertaan Modal Negara UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara. Kementerian Keuangan l.7.Rancangan... REPL'BLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA L7. Rancangan Pemerintah Penerimaan Pajak Peraturan tentang Negara Bukan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal LO, dan Pasal 12 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2OL8 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengaturan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertahanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Perindustrian; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kejaksaan Republik INDONESIA; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Pusat Statistik; Peta Dasar INDONESIA pada Badan Informasi Geospasial; Televisi Republik INDONESIA; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawas Obat darr Makanan; serta jenis dan tarif PNBP yang Berlaku Umum Pada Semua lnstansi Pengelola PNBP. Kementerian Keuangan 18. Rancangan. . . _t4_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA r8. Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Pengangkutan Djakarta Ke Dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI