KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU

KEPPRES Nomor 22 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal Niaga adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang dan atau barang; 2. Kapal Ikan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan termasuk untuk melakukan suvei atau eksplorasi ikan; 3. Kapal dalam keadaan bukan baru adalah kapal yang pernah dioperasikan di perairan lain diluar Daerah Pabean; 4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Pasal 2 …

Pasal 2

Perusahaan yang melakukan impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dapat bebas mengimpor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru.

Pasal 3

Impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum di Bidang Impor yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 …

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Perusahaan yang melakukan impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dapat bebas mengimpor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru.

Pasal 3

Impor Kapal Niaga dan atau Kapal Ikan dalam keadaan baru dan bukan baru dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum di Bidang Impor yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 …

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO