KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2OI4 TENTANGKOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 47 Tahun 2Ol4 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Bidang Menteri Koordinator Perekonomian; Menteri Badan Usaha Milik Negara; 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Teknis yang membidangi usaha Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha; 3. Wakil Menteri Keuangan; dan 4. Wakil . 4. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I dan/atau Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I[, sesuai dengan portofolio Pembinaan Perusahaan Perseroan (Persero). 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite Privatisasi dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari: Ketua Wakil Ketua Anggota Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal KekaYaan Negara, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; 6. Deputi 6. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 7. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 8. Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; 9. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet. Ketentuan ayat (21 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Privatisasi, dibentuk Sekretariat Komite Privatisasi. Sekretariat Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat Komite Privatisasi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi. (2t (3) Pasal II .

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERTAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan trasi Hukum, Djaman Sl( No 099871 A