KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

KEPPRES Nomor 179 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 2

(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) ... a. 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan b. 90% (sembilan puluh persen) sisanya merupakan bagian Daerah Tingkat II, dengan pembagian sebagai berikut: 1) 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan berdasarkan perbandingan panjang jalan Daerah Tingkat II terhadap jalan Daerah Tingkat I yang bersangkutan; 2) 45% (empat puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II. (2) Panjang jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1) adalah panjang jalan Nasional, Propinsi, dan atau Kabupaten/Kotamadya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. (2) Administrasi pelaksanaan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakasanakan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Wajib Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyampaikan laporan tentang penjualan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 173

Pasal 1

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan PRESIDEN ini.