KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI

KEPPRES Nomor 108 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri di Sentani Jayapura yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat STAKPN sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berlokasi di Sentani Jayapura.

Pasal 2

STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.

Pasal 4

Organisasi STAKPN terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STAKPN; c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pembinaan teknis akademik STAKPN dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STAKPN dilaksanakan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAKPN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd ABDURRAHMAN WAHID

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.

Pasal 4

Organisasi STAKPN terdiri dari: a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STAKPN; c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd ABDURRAHMAN WAHID