KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Dewan Nasional, dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Anggota Menteri Keuangan; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Agraria Ruang/ Kepala Badan Nasional; Menteri Pekerjaan Perumahan Ralryat; 8. MenteriPerhubungan; 9. MenteriKetenagakerjaan; 10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. 2. 3. 4. 5. 6. dan Tata Pertanahan 7 Umum dan 1 1. Menteri . . . 11. Menteri Investasi lKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 13. Menteri Komunikasi dan Informatika; 14. Menteri Pendidikan, Kebudayaat:,, Riset, dan Teknologi; 15. Menteri Kesehatan; 16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 17. Sekretaris Kabinet.

Pasal 2

Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Nasional bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2OlO tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus diserahkan dan dilanjutkan oleh Dewan Nasional.

Pasal 5

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku, Keputusan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 J:uni 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan Hukum, Djaman

Pasal 1

Pasal 2

Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku, Keputusan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.