180 peraturan
Koleksi ini menghimpun 180 Undang-Undang Darurat yang tersedia di Pasal.id. Gunakan filter tahun dan status untuk mempersempit hasil, lalu buka setiap peraturan untuk melihat struktur pasal, status hukum, dan dokumen sumber.
Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 2024 tentang KABUPATEN TAPANULI SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "undang-undang Mata Uang Tahun 1953" (undang-undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-negara Tahun 1953 No. 77)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat-paksa
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela)
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang Mengubah Undang-undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (lembaran-negara 1957 No. 62) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ke Ii dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat ke I Maluku
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat ke I Maluku
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957 tentang Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40 Tahun 1953)
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara No.78 Tahun 1952) Tentang Menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pengubahan Pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (undang-undang No.25 dan 34 Tahun 1950, Lembaran-negara
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang No.25 Tahun 1956
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (undang-undang Nomor 1 Tahun 1957)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Encalve Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-takalar
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMUDA PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1956 (lembaran-negara No.4 Tahun 1956)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peeubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten