This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 22 regulations for "syarat perkawinan" · Page 2 of 3
Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2023 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA
Pasal 52
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
Relevance: 49% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Relevance: 48% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
Pasal 24
Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing: a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan; b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di INDONESIA, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Pasal 5
Relevance: 47% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BARANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang PENCATATAN NIKAH
Pasal 12, 1
Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. (2) PPN memberitahukan penolakan
Relevance: 45% · Relevant
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 1958 TENTANG IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 105
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesahan perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH
Relevance: 36% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pasal 4, 5
Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan persyaratan tambahan/khusus sesuai kebutuhan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima. 3. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Relevance: 34% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tentang ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Persyaratan status kawin, keahlian, keterampilan, pengalaman, clan persyaratan tambahan/ khusus sesuai kebutuhan iebih lanjut diatur dengan Peraturan Panglima
Relevance: 33% · Possibly relevant