Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
I.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.
Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing- masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
RKP Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, Mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.
5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:
1.Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2.Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3.Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4.Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5.Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2019 berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing- masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKPD provinsi Tahun 2019.
Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional No Prioritas Nasional Uraian Alokasi Anggaran Belanja (Rp) Jumlah (Rp) Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Program Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7=5+6
1. 2.
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui
3. 4.
5. penguatan konektivitas dan kemaritiman;
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan;
dan Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
Keterangan:
1. Kolom 3 diisi nama program pada urusan pemerintahan daerah;
2. Kolom 4 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
3. Kolom 5 diisi alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
4. Kolom 6 diisi alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
5. Kolom 7 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 5 dan kolom
6. Tabel 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi No Prioritas Alokasi Anggaran Belanja
Provinsi Belanja Langsung
(Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp)
Jumlah
(Rp) 1 2 3 4 5=3+4
1. 2.
3. dst.
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi prioritas provinsi;
2. Kolom 3 diisi jumlah anggaran belanja langsung;
3. Kolom 4 diisi jumlah anggaran belanja tidak langsung; dan
4. Kolom 5 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3 dan kolom
4. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga mencantumkan alokasi anggaran dalam PPAS berdasarkan prioritas daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2019 sesuai format Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019 No Prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran Belanja
Jumlah
(Rp) Belanja Langsung
(Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp 1 2 3 4 5=3+4
1. 2.
3. dst.
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi prioritas masing-masing pemerintah daerah;
2. Kolom 3 diisi jumlah anggaran belanja langsung;
3. Kolom 4 diisi jumlah anggaran belanja tidak langsung; dan
4. Kolom 5 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom 3 dan kolom
4. II. Prinsip Penyusunan APBD Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
III. Kebijakan Penyusunan APBD Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata- rata sebesar 59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,76%.
c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi
daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009.
g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk
mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012.
h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 97 Tahun 2012.
i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
j) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam UNDANG-UNDANG sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
k) Pemerintah daerah dilarang MENETAPKAN peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
dan b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- Pajak Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan
dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
Apabila Peraturan PRESIDEN ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
2) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2017. Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
3) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019. 4) Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
5) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019.
Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.
6) Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2019. Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
7) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
9) Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.
10) Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi sumbangan sesuai kode rekening berkenaan.
11) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
12) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan
panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.
2. Belanja Daerah Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah MENETAPKAN target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah
dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Bunga Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka
panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
3) Belanja Subsidi Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.
Dalam hal Kepala Daerah MEMUTUSKAN tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.
4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
5) Belanja Bagi Hasil Pajak a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana maksud Pasal 94 UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal
97 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
6) Belanja Bantuan Keuangan a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran
2019. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia
dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku
penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2) Belanja Pegawai a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).
b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3) Belanja Barang dan Jasa a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004, UNDANG-UNDANG
Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2016.
c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PERATURAN PEMERINTAH Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
f) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004, UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa
yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah
daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4) Belanja Modal a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, Mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.
b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan
barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5) Surplus/Defisit APBD Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah MENETAPKAN penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018, sebagaimana contoh format sebagai berikut:
Tabel 4 Uraian SiLPA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) X X X
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
X X X 01
Pelampauan Penerimaan PAD
X X X 01 01 Pajak Daerah
X X X 01 02 Retribusi Daerah
X X X 01 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
X X X 01 04 Lain-lain PAD Yang Sah
X X X 02
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
X X X 02 01 Bagi Hasil Pajak
X X X 02 02 Bagi Hasil SDA
X X X 02 03 dst ….
X X X 03
Pelampauan Penerimaan Lain-lain PD Yang Sah
X X X 03 01 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
X X X 03 02 dst ….
X X X 04
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
X X X 04 01 Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung
X X X 04 02 Belanja pegawai dari Belanja Langsung
X X X 04 03 Belanja Barang dan Jasa
X X X 04 04 Belanja Modal
X X X 04 05 Belanja Bunga
X X X 04 06 Belanja Subsidi
X X X 04 07 Belanja Hibah
X X X 04 08 Belanja Bantuan Sosial
X X X 04 09 Belanja Bagi Hasil
X X X 04 10 Belanja Bantuan Keuangan
X X X 04 11 Belanja Tidak Terduga
X X X 04 12 dst …
X X X 05
Sisa Belanja DAK Fisik
dan Nonfisik X X X 05 01 DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan
X X X 05 02 DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB
X X X 05 03 DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)
X X X 05 04 DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
X X X 05 05 DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)
X X X 05 06 DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi
X X X 05 07 dst …
X X X 05 08 DAK Non Fisik
X X X 05 09 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
X X X 05 10 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
X X X 05 11 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)
X X X 05 12 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
X X X 05 13 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
X X X 05 14 Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG PNSD)
X X X 05 15 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK)
X X X 05 16 dst …
X X X 06
Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
X X X 06 01 Dana Bagi Hasil PBB
X X X 06 02 Dana Bagi Hasil PPh
X X X 06 03 Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
X X X 06 04 Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
X X X 06 05 Dana Bagi Hasil DR
X X X 06 06 dst....
X X X 07
Sisa Belanja Dana Penyesuaian
X X X 07 01 Dana Penyesuaian DID
X X X 07 02 dst …
X X X 08
Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus
X X X 08 01 Dana Otonomi Khusus Aceh
X X X 08 02 Dana Otonomi Khusus Papua
X X X 08 03 Dana Otonomi Khusus Papua Barat
X X X 08 04 dst....
X X X 09
Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
X X X 09 01 Dana Tambahan Infrastruktur Papua
X X X 09 02 Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
X X X 10
Sisa Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi
X X X 10 01 Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi
x x x 11
dst…
2) Dalam MENETAPKAN anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Bagi pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, pemerintah daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan: a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. RPJMD; c. RKPD; d. salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota; e. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; f. kerangka acuan kegiatan; g. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman; h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; i. Rancangan APBD tahun berkenaan; j. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan k. rencana keuangan pinjaman.
Untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Sedangkan, untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan.
Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011.
Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dapat dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
2) Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun
sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank INDONESIA dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4) Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah.
Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
7) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain- lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.
Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
9) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1) Pemerintah daerah MENETAPKAN Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nihil.
2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
IV. Teknis Penyusunan APBD Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2018. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Tabel 5.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
No Uraian Waktu Lama
1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu I bulan Juli 1 minggu
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli 4 minggu
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas paling lambat minggu I bulan Agustus
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA- PPKD paling lambat minggu II bulan Agustus
5. Penyusunan dan pembahasan RKA- SKPD dan RKA- PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
8. Menyampaikan 3 hari kerja setelah
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi persetujuan bersama
9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
11. Penyampaian 3 hari kerja setelah
2. D a l a m
h a l
d a e r a h
m elaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada:
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.
3. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember)
13. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
4. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS perubahan, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS perubahan dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 akan lebih efektif.
5. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan
rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
6. Substansi PPAS/PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing- masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimaksud, juga telah disinkronisasikan dengan program prioritas provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun
2019. PPAS/PPAS perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing- masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.
Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD.
7. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional.
Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
9. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, rincian belanja untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta rincian pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
10. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.
Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga
dicantumkan sumber pendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
11. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005.
12. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA- PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD /RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
13. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Selain itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dikembangkan menjadi selain diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari semua pendapatan dan penerimaan pembiayaan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, juga wajib diuraikan berdasarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam untuk Papua dan Papua Barat serta Dana Otonomi Khusus dan tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi untuk Pemerintah Aceh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana contoh format di bawah ini:
a. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) .......
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran II.a :
Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx ......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) LOKASI**) 1 2 3 4
*)Coret yang tidak perlu **)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
........., tanggal.............
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan) (nama lengkap)
b. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) .......
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran II.b :
Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx ......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) LOKASI**) 1 2 3 4
*) Coret yang tidak perlu **)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota
........., tanggal.............
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan) (nama lengkap)
c. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur ....... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran II.c :
Peraturan Gubernur...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI...
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx
......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) LOKASI**) 1 2 3 4
*) Coret yang tidak perlu **)Diisi dengan nama kabupaten/kota
........., tanggal.............
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan) (nama lengkap)
d. Format Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) .......
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran II.a : Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota*)...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx ......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/ (berkurang) LO KA SI**) Sebelum perubahan Setelah peruba han Rp %
*) Coret yang tidak perlu
**)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
........., tanggal.............
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan) (nama lengkap)
e. Format Lampiran II.b Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) .......
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Otonomi Khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran II.b : Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota*)...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx ......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
*) Coret yang tidak perlu **)Diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/ (berkurang) LOKASI**) Sebelum perubahan Setelah perubahan Rp %
........., tanggal.............
Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
(tanda tangan) (nama lengkap)
f. Format Lampiran II.c Peraturan Gubernur ....... tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran .....
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran II.c : Peraturan Gubernur...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Urusan Pemerintahan : x.xx ......................
Organisasi
: x.xx.xx ......................
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah / (berkurang) LOKASI** ) Sebelum perubahan Setelah perubahan Rp %
*) Coret yang tidak perlu **)Diisi dengan nama kabupaten/kota ........., tanggal.............
Gubernur (tanda tangan) (nama lengkap)
14. Dalam rangka mendukung percepatan dan penguatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proses perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah yang berada pada wilayah perbatasan memperhatikan Rencana Induk dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolan Perbatasan.
Terdapat 8 (delapan) program prioritas perbatasan negara di lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi PPN dan Rencana Induk PPN pada pemerintah daerah yang termasuk kategori kawasan perbatasan negara guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan program kerja prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Induk PPN 2015-2019. Delapan (8) program prioritas dimaksud yaitu: (1) Peningkatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan;
(2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah perbatasan; (3) Peningkatan jalur perhubungan; (4) Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Pengembangan produk unggulan di wilayah perbatasan;
(7) Pengembangan investasi perbatasan;
(8) Pengembangan kawasan beranda INDONESIA.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lampiran II Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk pemerintah daerah pada daerah perbatasan selain dikembangkan sebagaimana maksud angka 13 diatas juga melampirkan format tabel berikut:
Format Lampiran II.d Peraturan Gubernur/Kabupaten/Kota .......
tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran .....
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Lampiran II.d :
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)...
Nomor :
Tanggal :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN...
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 8 (delapan) Program Prioritas Perbatasan Negara N o Program Prioritas Perbatas an Negara Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Jumla h
(Rp) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanj a Tidak Langs ung (Rp) Bela nja Lang sung (Rp) Jenis Belanj a Lokasi (Kecama tan) Progr am Kegiat an Lokasi (Kecama tan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+ 9
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
Peningk atan sarana dan prasara na di daerah perbatas an;
Peningk atan aksesibil itas masyara kat di daerah perbatas an;
Peningk atan jalur perhubu ngan;
Peningk atan kapasita s SDM Masyara kat;
Pengem bangan ekonomi lokal;
Pengem bangan produk unggula
n di wilayah perbatas an;
Pengem bangan investasi perbatas an;
Pengem bangan kawasan beranda indonesi
a. Keterangan:
a. Tata cara pengisian tabel 1) Kolom 3 diisi jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung;
2) Kolom 4 diisi nama kecamatan;
3) Kolom 5 diisi nama program;
4) Kolom 6 diisi nama kegiatan;
5) Kolom 7 diisi nama kecamatan;
6) Kolom 8 diisi besaran alokasi anggaran jenis belanja pada kolom 3;
7) Kolom 9 diisi besaran alokasi anggaran kegiatan pada kolom 6;
dan 8) Kolom 10 diisi besaran jumlah kolom 8 dan kolom 9.
b. Untuk pemerintah daerah selain Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, Lampiran II.d menjadi Lampiran II.a Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
15. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama
sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Berkaitan dengan itu, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kesepakatan bersama paling lama 4 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima oleh DPRD.
16. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai maksud Pasal 312 dan Pasal 313 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014. Rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
Terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dimaksud, harus memperhatikan:
a. Besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja daerah dan besaran pengeluaran pembiayaan daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau APBD Tahun Anggaran 2018 apabila daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
b. Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
c. Pelampuan dari pengeluaran setinggi-tingginya, dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta
pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah sesuai maksud Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
17. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2019, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 6.
Dalam hal persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah akhir bulan September 2019, maka pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2019. Tabel 6.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD
NO URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu I bulan Agustus
2. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan paling lambat minggu II bulan Agustus 1 minggu
3. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD, RKAPPKD dan DPPA- SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu III bulan Agustus 1 minggu
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan September 3 minggu
5. Pengambilan Paling lambat 3 bulan
persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah sebelum tahun anggaran berakhir
6. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 hari kerja
Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
9. Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi
11. Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
18. Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
19. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, Wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Apabila Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
20. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Negeri/Gubernur
21. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
22. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Wali kota untuk APBD kabupaten/kota.
23. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD.
Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya serta disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Selanjutnya, Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, sesuai maksud Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
V. Hal Khusus Lainnya Pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:
1. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai maksud Pasal 79A UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013.
Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
f. penyusunan profil kependudukan provinsi.
Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013 dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
i. penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
2. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:
a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan;
dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas); dan
g. pendidikan tinggi kesehatan;
tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2019, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang- undangan.
Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan secara berkala.
Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holisitik-Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UNDANG-UNDANG 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) UNDANG-UNDANG 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah MENETAPKAN lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat guna pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal, peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, peningkatan kualitas obat yang memenuhi syarat, penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil, penurunan Angka Kematian Ibu (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan Anak (Persentase 100 persen capaian penurunan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup), peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan target Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif, penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya Prevalensi wasting (kurus) anak balita, peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu INDONESIA Sehat (KIS), Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu INDONESIA Sehat (KIS) diluar beban APBN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018.
5. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
6. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaanya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.
b. Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2019 bagi:
1) Pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.
2) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
c. Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2015.
d. Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk biaya pendidikan dan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001.
e. Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yang
besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001.
f. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3) kebudayaan;
4) pertanahan; dan 5) tata ruang.
g. Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2014 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2018, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
8. Memperhatikan pagu DAU dan Dana Otonomi Khusus dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2018 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2019 supaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah:
a. Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya;
dan/atau
b. mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
9. Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik sebagai berikut:
a. Dana BOS yang bersumber dari APBD Provinsi diperuntukkan bagi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas), Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus), dan Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.
Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
1) Bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dalam penggunaan dana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepada bendahara dana BOS pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang disesuaikan dengan besaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yang pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.
2) Bagi Satdikdas Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
b. Perubahan pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri pada APBD kabupaten/kota, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan penyaluran dana BOS sesuai cut off Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Tahun Anggaran 2019, dilakukan penyesuaian yaitu:
1) apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan 2) apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka pemerintah daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
c. Penganggaran sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya yang masih berada pada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri tidak tercatat pada LKPD tahun-tahun sebelumnya, menambah pagu alokasi dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun Anggaran
2019. Selanjutnya dengan berpedoman Pasal 327 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interprestasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sebagai berikut:
1) Satdikdas Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah kabupaten/kota untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019.
2) Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri, dilakukan pengesahan pendapatan LRA oleh BUD pemerintah provinsi untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019.
10. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu:
a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA (BPK-RI) dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; atau
b. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah tercapai, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
11. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada kegiatan yang sama DAK Nonfisik dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
12. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat
(4) Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2018 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
13. Pendapatan atas pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah.
Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
14. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2018, teknis penganggaran DAK Fisik, sebagai berikut:
a. kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi, kabupaten/kota kecuali untuk sekolah yang berada pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dianggarkan pada kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yaitu:
1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Negeri) dianggarkan pada jenis belanja modal dengan obyek dan rincian obyek sesuai sekolah negeri berkenaan; dan 2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
b. kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dianggarkan dalam belanja bantuan sosial baik uang maupun barang.
c. kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air dan jalan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (cash for work)
yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja Barang dan Jasa, obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian.
15. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (4a) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan PRESIDEN Nomor 123 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik dimaksud.
16. Dalam rangka konsistensi perencanaan anggaran daerah, belanja daerah yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019, terhadap pendapatan DAK Fisik maupun Nonfisik yang diterima setelah KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, tidak dilakukan perubahan KUA dan PPAS, untuk selanjutnya ditampung dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
17. Pemerintah daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
18. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing- masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
19. Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.
Bagi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment), agar menyediakan anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur.
20. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani
Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
21. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas- tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
22. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB), pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan PRESIDEN Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
23. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan cara:
a. Kepala Daerah MENETAPKAN kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
b. atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut pada huruf a, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
c. pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD untuk kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga.
Berkaitan dengan itu, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
24. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
25. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD
yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.
Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2019. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan
c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
26. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
a. MENETAPKAN Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
27. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat
(10) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
28. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2017.
29. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.
Besaran sewa
memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dalam Pasal 69 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan masyarakat;
b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.
Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD.
b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK- BLUD, agar:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
b. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
c. Belanja dan/atau pembiayaan Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
d. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan dan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan.
e. Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
f. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai Tahun 2016, sehingga audit laporan keuangan BLUD dilaksanakan oleh BPK-RI.
31. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan seperti:
inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
32. Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah sesuai Instruksi PRESIDEN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud pemerintah
daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
33. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019, untuk:
a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat Pasal 233 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2017.
c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.
Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Terhadap pemerintah daerah yang belum mempunyai kemampuan menyediakan sebesar alokasi anggaran dimaksud, agar dilaksanakan secara bertahap.
Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
34. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang keuangan daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan penilai barang milik daerah di lingkungan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
35. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur pemerintah daerah yang kompeten dibidang kepamongprajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dimaksud.
36. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah.
Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragaan, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
37. Penganggaran program “peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
38. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran
2018. b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2019 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
a) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2018 atas kegiatan yang bersangkutan;
b) sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2018; dan c) SP2D yang belum diuangkan.
e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).
39. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019. 40. Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tahun jamak tersebut dalam huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan dan/atau pengelolaan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
41. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, Mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
42. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
43. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2017, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:
a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
c. Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota, dan evaluasi pelayanan publik;
d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas,
penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System; dan
e. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
44. Pemerintah daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait, guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
45. Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
46. Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
47. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.
48. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
49. Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, pemerintah daerah dapat menghibahkan tanah milik pemerintah daerah yang telah digunakan untuk pembangunan gedung
KUA kepada Kementerian Agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain untuk:
a. Peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, melalui dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah;
b. Mendukung pendanaan Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, melalui dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk hibah oleh pemerintah provinsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, melalui dukungan pendanaan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta pemenuhan SPM bidang kesehatan (TB-HIV), melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah (KPID), melalui dukungan pendanaan dalam APBD yang dianggarkan dalam belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama, melalui dukungan pendanaan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, guna penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
51. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat
(6) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014.
52. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
53. Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang pencegahan,
pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, pemerintah daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI Nomor 01/SJ/PK/I/2018, 119/458/BPD, B/6/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
54. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan pemerintah daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah harus menyalurkan dana desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD sebagaimana diamanatkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
55. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran dalam APBD kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD kota setelah dikurangi DAK, sedangkan untuk daerah kota yang memiliki desa atau daerah kabupaten yang memiliki kelurahan, alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan Pasal 230 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
56. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/ kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD.
57. Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
58. Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019, pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
59. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk:
a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
60. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional, antara lain:
a. Pencapaian SDG’s, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan PRESIDEN Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, dengan uraian sebagai berikut:
1) Upaya percepatan penanggulangan stunting dengan mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penanggulangan Gizi Buruk;
2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE- 33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP- PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
3) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
443.41/465 Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria;
4) Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
b. Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program INDONESIA Pintar dan Program INDONESIA Sehat sebagaimana diamanatkan Instruksi PRESIDEN Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program INDONESIA Pintar dan Program INDONESIA Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
c. Penyelenggaraan program INDONESIA sehat dengan pendekatan keluarga sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program INDONESIA Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
d. Penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia INDONESIA melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh INDONESIA.
e. Pencapaian target Indeks Demokrasi INDONESIA (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk Pokja IDI pemerintah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.
f. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya “Clean Government”, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.
g. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait.
h. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
i. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat.
j. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga.
k. Pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi:
1) Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan dan penataan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2) Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
l. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate INDONESIA (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Rumah (IMB) Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB.
m. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan PRESIDEN sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota, dan Camat di wilayah kerja masing- masing.
n. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan;
(5) Standar penyelenggaraan;
dan
(6) Standar pengelolaan.
o. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik, pemerintah daerah untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut:
1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di INDONESIA, pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama pemerintah daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UNDANG-UNDANG, Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
b) Menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, mendukung pelaksanaan Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta meningkatkan partisipasi politik secara luas, antara lain Sosialisasi UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi INDONESIA di daerah, serta Pendidikan politik bagi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan dan kelompok marjinal.
c) Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada masyarakat dalam rangka mendorong sukses pemilu serentak Tahun 2019 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
d) Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Partai Politik dalam rangjka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2018.
3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika.
b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui kegiatan: (1) Promosi budaya; (2) Pagelaran seni dan budaya; (3) Pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan (4) Seminar dan lokakarya, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.
4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional a) Penanganan konflik sosial dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
b) Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
c) Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia INDONESIA (FPMMI) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia INDONESIA.
d) Penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
e) Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan berpedoman pada peraturan
Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
b) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
c) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
d) Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan INDONESIA Melayani, Gerakan INDONESIA Bersih, Gerakan INDONESIA Tertib, Gerakan INDONESIA Mandiri, dan Gerakan INDONESIA Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah yang berpedoman pada Instruksi PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
e) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah dengan berpedoman pada Peraturan PRESIDEN Nomor 87 Tahun
2017. p. Peningkatan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dengan mempedomani Pasal 386 UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
q. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
r. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian.
s. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
t. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
u. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
v. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mempedomani Instruksi PRESIDEN Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
w. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
x. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
y. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja INDONESIA Bermasalah (TKIB), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan (Roadmad) Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB.
z. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan PRESIDEN Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
aa. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek- praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga
kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (illegal).
bb. Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014.
cc. Tugas pembakuan unsur rupabumi (toponimi) dan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Nama Rupa Bumi.
dd. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
ee. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas: (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; (3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; (4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; (5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan.
ff. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
gg. Percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai program kerja prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, pemerintah daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Peraturan PRESIDEN Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
hh. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional-Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional 2015-2019, meliputi: penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan PRESIDEN Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
ii. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
jj. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaglistrikan, Peraturan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain untuk:
1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);
2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM;
5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
kk. Memajukan kebudayaan INDONESIA di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
1) upaya pemajuan obyek kebudayaan INDONESIA melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
ll. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP sesuai target RPJMN 2019 dalam rangka pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
mm. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO