This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 22 regulations for "perlindungan konsumen" · Page 2 of 3
Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 1, 17
BERITA NEGARA No.657, 2021 KEMENDAG. Pendaftaran. Pembatalan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Tata Cara. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
Relevance: 19% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Relevance: 18% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 154, 97, 160
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen; b. penyusunan program, anggaran dan perencanaan
Relevance: 14% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pasal II
Relevance: 12% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pasal 81
bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif
Relevance: 11% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 87
bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan
Relevance: 9% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK
Pasal 7, 13, 52
Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain: a. PNS yang akan berpindah ke dalam Penjamin
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2019 tentang STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Pasal 144
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan
Relevance: 8% · Possibly relevant
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau
Relevance: 7% · Possibly relevant