UU

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

UU Nomor 25 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya; 2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan; 16. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi; 17. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan; 18. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 19. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu; 20. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 27

Article 28

BAB VIII

Article 29

BAB IX

Article 30

Article 31

BAB X

Article 32

Article 33