UU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

UU Nomor 20 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 5.Manajemen... 5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN. 7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 8. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L2. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. 15. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. BABII ...

BAB IX

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PF^IABAT NEGARA

Article 57

Correction

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Article 58

Correction

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu: a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Ralryat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. menteri dan jabatan setingkat menteri; k. kepala perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; 1. gubernur dan wakil gubernur; m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. Pasal59...

Article 59

(1) PNS yang diangkat menjadi: a. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; d. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; e. menteri dan jabatan setingkat menteri; f. kepala perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan sementara. (2) PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS. (3) Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Article 60

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat menduduki jabatan ASN sepanjang tersedia lowongan jabatan. (21 Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Pasal 61 ...

Article 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Article 66

Correction

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. Pasal 67 ...

Article 67

Correction

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus.

Article 68

Peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 69

Ketentuan Manajemen ASN dalam UNDANG-UNDANG ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 70

(1) Lembaga Administrasi Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b. (21 Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c. (3) Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini.

Article 71

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 72

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegau,ai ASN. Pasal73... REPUELIK IHDONESIA

Article 73

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG ini. Pasal74 Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906l. dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN.

Article 75

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan pemndang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik INDONESIA Nomor 54941, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Article 76

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 77

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . REPUBL|K INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WTDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 141 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA K INDONESIA dangan Hukum, Djaman REPUBL|K INDONESIA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Article 26

BAB VIII

BAB IX

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

BAB X

Article 62

BAB XI

Article 63

BAB XII

Article 64

BAB XIII

Article 65

BAB XIV

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 75

Article 76

Article 77