Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang PERUBAHA...

Article 8A

(1) Dalam rangka memberikan arah kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas unit pengelola dana, dibentuk Komite Pengarah. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. proporsi hasil pengembangan dana yang dikelola oleh unit pengelola dana; b. portofolio investasi dana yang dikelola oleh unit pengelola dana; c. proporsi dan prioritas penggunaan dana dalam rangka Pemberian Hibah; dan d. penggunaan dana dalam rangka Pemberian Hibah di luar DRPH. (3) Komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri; b. Menteri Luar Negeri; c. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara; dan d. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (4) Komite Pengarah diketuai bersama oleh Menteri dan Menteri Luar Negeri. (5) Ketua Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melaporkan kapasitas keuangan unit pengelola dana kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 7. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 8A

Article 10

Correction

(1) Menteri Luar Negeri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mempertimbangkan aspek fiskal. (2) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Luar Negeri membentuk kelompok kerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Luar Negeri menyusun dan MENETAPKAN DRPH. (4) DRPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. indikasi besaran Pemberian Hibah; c. peruntukan hibah; d. jangka waktu Pemberian Hibah; dan e. kementerian/lembaga dan/atau unit pengelola dana sebagai penanggung jawab kegiatan. 8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Correction

Menteri Luar Negeri menyampaikan DRPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) kepada Menteri. 9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 12

Correction

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri. 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), Pasal 13 ayat (2) dihapus, serta ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Article 13

Correction

(1) Pemerintah dapat melaksanakan Pemberian Hibah di luar DRPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (1a) Menteri Luar Negeri mengusulkan Pemberian Hibah di luar DRPH kepada Komite Pengarah untuk mendapatkan persetujuan. (1b) Dalam mengusulkan Pemberian Hibah di luar DRPH, Menteri Luar Negeri dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain. (1c) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Menteri Luar Negeri MENETAPKAN Pemberian Hibah di luar DRPH. (2) Dihapus. (3) Komite Pengarah menyampaikan laporan penetapan Pemberian Hibah di luar DRPH kepada PRESIDEN. 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Correction

(1) Menteri menyusun dan mengalokasikan anggaran Pemberian Hibah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DRPH dan di luar DRPH. (2) Penyusunan dan pengalokasian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) tetap dan penjelasan Pasal 16 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Article 16

Correction

(1) Setiap Pemberian Hibah harus dituangkan di dalam Perjanjian Pemberian Hibah. (2) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. (2a) Dalam hal Pemberian Hibah dilakukan melalui Organisasi Internasional, Perjanjian Pemberian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan Organisasi Internasional atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah; b. bentuk hibah; c. peruntukan; d. ketentuan dan persyaratan; dan e. ketentuan penyelesaian sengketa yang tunduk pada peraturan perundang- undangan nasional dengan pilihan tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (4) Dalam hal Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, Perjanjian Pemberian Hibah harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pengadaan barang/jasa. (5) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa INDONESIA. (6) Perjanjian Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis juga dalam bahasa Inggris. (7) Menteri menyampaikan Perjanjian Pemberian Hibah kepada ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. 13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 18

Correction

Pemberian Hibah dalam bentuk uang tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara dan/atau rekening unit pengelola dana ke rekening Pemerintah Asing/Lembaga Asing Penerima Hibah. 14. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 20

Correction

(1) Pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah, dilakukan melalui tahapan: a. pengadaan barang/jasa; dan b. serah terima barang/jasa. (2) Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran barang/jasa. 15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Article 22

Correction

(1) Penyaluran Pemberian Hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan Penerima Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara dan/atau rekening unit pengelola dana ke rekening Penerima Hibah atau rekening yang ditunjuk oleh Penerima Hibah. (2) Penyaluran Pemberian Hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan Penerima Hibah berdasarkan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. (3) Pelaksanaan penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan. 16. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Article 23

Correction

(1) Dalam hal kegiatan yang dibiayai dengan hibah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan Penerima Hibah, penyaluran Pemberian Hibah dapat dilaksanakan melalui Organisasi Internasional. (2) Penunjukan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa setelah mendapat pertimbangan Menteri Luar Negeri. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (4a) Penanggung jawab kegiatan menyampaikan informasi hibah yang disalurkan melalui Organisasi Internasional kepada Penerima Hibah. (5) Penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Organisasi Internasional sesuai dengan perjanjian. (6) Pelaksanaan penyaluran Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan. 17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi:

Article 28

Correction

(1) Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan dapat melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberian Hibah. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan hibah dilakukan oleh Organisasi Internasional, Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan, wajib meminta laporan kepada Organisasi Internasional. (3) Kementerian/Lembaga dan/atau unit pengelola dana yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada komite pengarah secara berkala setiap semester paling sedikit memuat: a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. kemajuan fisik kegiatan; c. realisasi penyerapan; d. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan e. rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan. 18. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA dan di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

Article 33A

Correction

Semua Perjanjian Hibah yang telah dilakukan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode Perjanjian Hibah.

Article II

Correction

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

BAB Kesatu

Article 8A

BAB Kesatu

Article 8A

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 16

Article 18

Article 20

Article 22

Article 23

Article 28

Article 33A

Article II