PP

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

PP Nomor 50 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KER"IA DAN JAMINAN KEMATIAN

Article 3

(1) Pemerintah melakukan penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah. (2) Penyesuaian Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan Iuran JKK dan JKM. (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Bukan Penerima Upah yang telah menjadi peserta aktif dan peserta baru yang mendaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah dalam program JKK dan JKM. (41 Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pekerja di luar hubungan kerja dan/ atau pekerja mandiri. (s)Bagi. . . (5) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang Iuran JKK dan JKM dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dikecualikan dari penyesuaian Iuran JKK dan JKM.

Article 4

(1) Besaran penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran JI(K dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh Peserta Bukan Penerima Upah. (21 Perhitungan Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. Besaran Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan b. Besaran Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Article 5

Penyesuaian Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengurangi Manfaat program JKK dan JKM yang diterima Peserta Bukan Penerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6. . .

Article 6

(1) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) telah melunasi Iuran JKK dan JKM untuk periode yang diberikan penyesuaian dan terdapat kelebihan, maka kelebihan pembayaran Iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk Iuran JKK dan JKM bulan berikutnya. (21 Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) belum melunasi Iuran JKK dan JKM untuk periode sebelum diberikan penyesuaian, maka kekurangan pembayaran Iuran JKK dan JKM untuk periode tersebut, tetap dibayarkan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraurn Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.