PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

PERPRES Nomor 25 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional PemeriksaKeimigrasian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, diberikan Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian setiap bulan.

Article 3

Besarnya Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Article 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 5

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN No JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN 1. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia Rp780.000,00 2. Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan Rp450.000,00 3. Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Rp360.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, diberikan Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian setiap bulan.

Article 3

Besarnya Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Article 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 5

Article 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pemeriksa Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.