(1) BBVF PUSVETMA berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
(2) BBPMSOH berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(3) Lokasi BB-Vet meliputi:
a. BB-Vet Wates berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. BB-Vet Maros berlokasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
c. BB-Vet Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
(4) BBIB berlokasi di Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
(5) BBPTU-HPT Baturraden berlokasi di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
(6) BIB berlokasi di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
(7) BET berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(8) BPMSPH berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(9) BPMSP berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
(10) Lokasi B-Vet meliputi:
a. B-Vet Medan berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
b. B-Vet Bukittinggi berlokasi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
c. B-Vet Lampung berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
d. B-Vet Banjarbaru berlokasi di Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
e. B-Vet Subang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; dan
f. B-Vet Jayapura berlokasi di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
(11) Lokasi BPTU-HPT meliputi:
a. BPTU-HPT Indrapuri berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
b. BPTU-HPT Siborongborong berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
c. BPTU-HPT Padang Mengatas berlokasi di Kabupaten Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
d. BPTU-HPT Sembawa berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
e. BPTU-HPT Pelaihari berlokasi di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
dan
f. BPTU-HPT Denpasar berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
(12) Dihapus.
13. Di antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Veteriner Jayapura, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2024
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ANDI AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
A.
BBVF PUSVETMA
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM DEWAN PENGAWAS
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA
B.
BBPMSOH
C.
BB-Vet
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM
D.
BBIB
E.
BBPTU-HPT Baturraden
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM DEWAN PENGAWAS
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA
F.
BIB
KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA DEWAN PENGAWAS
UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA
G.
BET
H.
BPMSPH
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA
I.
BPMSP
J.
B-Vet
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA
K.
BPTU-HPT
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI AMRAN SULAIMAN
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 07TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
No Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kerja/Provinsi
1. BBVF Pusvetma Seluruh INDONESIA
2. BBPMSOH Seluruh INDONESIA
3. BB-Vet Wates
1. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Jawa Tengah; dan
3. Jawa Timur.
4. BB-Vet Maros
1. Sulawesi Selatan;
2. Sulawesi Barat;
3. Sulawesi Tengah;
4. Sulawesi Utara;
5. Sulawesi Tenggara;
6. Gorontalo;
7. Maluku; dan
8. Maluku Utara.
5. BB-Vet Denpasar
1. Bali;
2. Nusa Tenggara Barat; dan
3. Nusa Tenggara Timur.
6. BBIB Seluruh INDONESIA
7. BBPTU-HPT Baturraden Seluruh INDONESIA
8. BIB Seluruh INDONESIA
9. BET Seluruh INDONESIA
10. BPMSPH Seluruh INDONESIA
11. BPMSP Seluruh INDONESIA
12. B-Vet Medan
1. Sumatera Utara; dan
2. Aceh.
13. B-Vet Bukittinggi
1. Sumatera Barat;
2. Riau;
3. Jambi; dan
4. Kepulauan Riau.
14. B-Vet Lampung
1. Lampung;
2. Bengkulu;
3. Sumatera Selatan; dan
4. Kepulauan Bangka Belitung.
15. B-Vet Banjarbaru
1. Kalimantan Barat;
2. Kalimantan Timur;
3. Kalimantan Selatan;
4. Kalimantan Utara; dan
5. Kalimantan Tengah.
16. B-Vet Subang
1. Daerah Khusus Jakarta;
2. Jawa Barat; dan
3. Banten.
17. B-Vet Jayapura
1. Papua;
2. Papua Barat;
3. Papua Tengah;
4. Papua Selatan;
5. Papua Pegunungan; dan
6. Papua Barat Daya.
18. BPTU-HPT Indrapuri Seluruh INDONESIA
19. BPTU-HPT Siborongborong Seluruh INDONESIA
20. BPTU-HPT Padang Mengatas Seluruh INDONESIA
21. BPTU-HPT Sembawa Seluruh INDONESIA
22. BPTU-HPT Pelaihari Seluruh INDONESIA
23. BPTU-HPT Denpasar Seluruh INDONESIA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI AMRAN SULAIMAN