Correct Article II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Veteriner Jayapura, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2024 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж  LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI A. BBVF PUSVETMA KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM DEWAN PENGAWAS UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA  B. BBPMSOH C. BB-Vet KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM  D. BBIB E. BBPTU-HPT Baturraden KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN UMUM DEWAN PENGAWAS UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA  F. BIB KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA DEWAN PENGAWAS UNIT PENGEMBANGAN USAHA DAN KERJASAMA  G. BET H. BPMSPH KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA  I. BPMSP J. B-Vet KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA  K. BPTU-HPT MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA  LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN No Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kerja/Provinsi 1. BBVF Pusvetma Seluruh INDONESIA 2. BBPMSOH Seluruh INDONESIA 3. BB-Vet Wates 1. Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Jawa Tengah; dan 3. Jawa Timur. 4. BB-Vet Maros 1. Sulawesi Selatan; 2. Sulawesi Barat; 3. Sulawesi Tengah; 4. Sulawesi Utara; 5. Sulawesi Tenggara; 6. Gorontalo; 7. Maluku; dan 8. Maluku Utara. 5. BB-Vet Denpasar 1. Bali; 2. Nusa Tenggara Barat; dan 3. Nusa Tenggara Timur. 6. BBIB Seluruh INDONESIA 7. BBPTU-HPT Baturraden Seluruh INDONESIA 8. BIB Seluruh INDONESIA 9. BET Seluruh INDONESIA 10. BPMSPH Seluruh INDONESIA 11. BPMSP Seluruh INDONESIA 12. B-Vet Medan 1. Sumatera Utara; dan 2. Aceh. 13. B-Vet Bukittinggi 1. Sumatera Barat; 2. Riau; 3. Jambi; dan 4. Kepulauan Riau. 14. B-Vet Lampung 1. Lampung; 2. Bengkulu; 3. Sumatera Selatan; dan 4. Kepulauan Bangka Belitung. 15. B-Vet Banjarbaru 1. Kalimantan Barat; 2. Kalimantan Timur; 3. Kalimantan Selatan;  4. Kalimantan Utara; dan 5. Kalimantan Tengah. 16. B-Vet Subang 1. Daerah Khusus Jakarta; 2. Jawa Barat; dan 3. Banten. 17. B-Vet Jayapura 1. Papua; 2. Papua Barat; 3. Papua Tengah; 4. Papua Selatan; 5. Papua Pegunungan; dan 6. Papua Barat Daya. 18. BPTU-HPT Indrapuri Seluruh INDONESIA 19. BPTU-HPT Siborongborong Seluruh INDONESIA 20. BPTU-HPT Padang Mengatas Seluruh INDONESIA 21. BPTU-HPT Sembawa Seluruh INDONESIA 22. BPTU-HPT Pelaihari Seluruh INDONESIA 23. BPTU-HPT Denpasar Seluruh INDONESIA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN