PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Article 2

Correction

(1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi: a. fungsi fasilitatif; dan b. fungsi substantif. (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan. (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Article 3

(1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi fungsi: a. perencanaan; b. kerja sama antar lembaga; c. hukum; d. organisasi dan tata laksana; e. persidangan; f. kehumasan; g. kepustakaan; h. pendidikan dan pelatihan; i. sistem teknologi informasi; j. kepegawaian; k. kearsipan; l. keuangan; m. ketatausahaan dan protokol; n. rumah tangga; dan o. pengawasan. (2) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi fungsi: a. peningkatan kesejahteraan sosial; b. pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana; c. peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan; d. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; e. revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olah raga; f. peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama; g. sekretariat kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan h. pengkajian dan penelaahan.

Article 4

(1) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. analisis fungsi; b. analisis kegiatan; c. analisis transaksi; dan d. penyusunan skema klasifikasi. (2) Analisis fungsi, analisis kegiatan, dan analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi, kegiatan, dan transaksi. (3) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis. (4) Penyusunan skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memudahkan penjabaran uraian fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Article 5

(1) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. evaluasi. (2) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berjenjang yang meliputi: a. nama atau judul fungsi; b. nama kegiatan; dan c. nama transaksi kegiatan.

Article 6

(1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan Kode Klasifikasi Arsip yang terdiri atas kombinasi huruf dan angka. (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemberkasan, penataan Arsip, dan penyusutan Arsip. (2) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini. BABI III KETENTUAN PENUTUP

Article 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 8

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA