PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-27 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm-27 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Sarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian. 5. Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana. 6. Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi. 9. Instansi pemerintah adalah Instansi Pusat. 10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian prasarana perkeretaapian. 13. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Article 4

Correction

(1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan b. pembinaan karier Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Article 5

(1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; atau d. promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Article 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila: a. pembentukan unit kerja baru; b. kebutuhan jabatan yang belum terisi; c. Penguji Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau d. peningkatan volume beban kerja.

Article 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas: a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Article 8

Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Article 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Article 10

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna. (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan; b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan; c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Article 4

Correction

(1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan b. pembinaan karier Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Article 5

(1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; atau d. promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Article 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila: a. pembentukan unit kerja baru; b. kebutuhan jabatan yang belum terisi; c. Penguji Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau d. peningkatan volume beban kerja.

Article 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas: a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Article 8

Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Article 9

Correction

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Article 10

Correction

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna. (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan; b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan; c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Article 13

Correction

(1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat. (2) Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas: a. verifikasi; dan b. penetapan formasi.

Article 14

Correction

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Article 15

(1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 16

(1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Menteri MENETAPKAN Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Nomor pm-27 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20