PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA Nomor 3 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Article 23E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas penggunaan jasa dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh Wajib Retribusi.

Article 23F

BAB 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Article 23F

Correction

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Article 23G

Correction

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan jangka waktu pelayanan. (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa. (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Article 24

(1) BPKPD mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan SKPD. (2) SKPD wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD. (3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara SKPD dengan BPKPD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 9. Ketentuan Pasal 25 ayat 7 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Article 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi. (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai. (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah. (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD. (8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 10. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Article 26

(1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan. (2) Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan SKPD sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemugutan retribusi. (3) BPKPD adalah koordinator pemungutan retribusi. (4) BPKPD dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan retribusi dari SKPD. 11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Article 44

(1) BPKPD melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan operasional pemungutan. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPKPD melakukan pembinaan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya. (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengendalian terhadap penyelenggaran retribusi dilaksanakan oleh BPKPD bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Ketentuan Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Article 46

Dihapus 13. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Article 23G

Correction

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan jangka waktu pelayanan. (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa. (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Article 24

(1) BPKPD mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan SKPD. (2) SKPD wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD. (3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara SKPD dengan BPKPD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 9. Ketentuan Pasal 25 ayat 7 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Article 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi. (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai. (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah. (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD. (8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 10. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Article 26

(1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan. (2) Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan SKPD sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemugutan retribusi. (3) BPKPD adalah koordinator pemungutan retribusi. (4) BPKPD dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan retribusi dari SKPD. 11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Article 44

(1) BPKPD melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan operasional pemungutan. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPKPD melakukan pembinaan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya. (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengendalian terhadap penyelenggaran retribusi dilaksanakan oleh BPKPD bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Ketentuan Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Article 46

Dihapus 13. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB 2

Article 23E

Article 23F

BAB 2

Article 23E

Article 23F

BAB 3

Article 23F

Article 23G

Article 24

Article 25

Article 26

Article 44

Article 46

BAB 4

Article 23G

Article 24

Article 25

Article 26

Article 44

Article 46

BAB XVI

Article 47A

Article II