Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHANANGG...

Article 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 952.477.422.768,- bertambah sejumlah Rp. 19.933.939.139,21 sehingga menjadi Rp. 972.411.361.907,21 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 952.477.422.768 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.933.939.139,21 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.972.411.361.907,21 2. Belanja a. Semula Rp. 984.177.422.768 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.163.782.000 Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.007.341.204.768 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 57.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.229.842.860,79 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 60.229.842.860,79 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 25.300.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – 3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 25.300.000.000

Article 1

Article 2

Correction

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 38.677.844.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pendapatan asli daerah 3) setelah perubahan Rp. 38.677.844.000 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 724.975.337.768 2) Bertambah/(berkurang)(Rp. 3.899.645.860,79) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 721.075.691.907,21 c. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 188.824.241.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.833.585.000 Jumlah Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 212.657.826.000 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 11.350.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 11.350.000.000 b. Retrebusi Daerah 1) Semula Rp. 2.059.480.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah hasil retrebusi daerah setelah perubahan Rp. 2.059.480.000 c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 1) Semula Rp. 243.500.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 243.500.000 d. Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 25.024.864.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah lain–lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 25.024.864.000 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 42.212.852.768 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.559.365.860,79) Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 40.653.486.907,21 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 601.857.515.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 601.857.515.000 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 80.904.970.000 2) Bertambah/(berkurang)(Rp. 2.340.280.000 ) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 78.564.690.000 (4) Lain–lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Pendapatan Hibah Rp. – b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah 1) Semula Rp. 46.802.400.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 46.802.400.000 c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 142.021.841.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.833.585.000 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 165.855.426.000

Article 3

Correction

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1) Semula Rp. 549.938.020.624 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.433.045.000 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 570.371.065.624 b. Belanja langsung 1) Semula Rp. 434.239.402.144 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.730.737.000 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 436.970.139.144 (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 479.215.147.450 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.552.800.000) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 474.662.347.450 b. Belanja hibah 1) Semula Rp. 31.515.444.174 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.498.740.000) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 30.016.704.174 c. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. – d. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 1) Semula Rp. 38.907.429.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.484.585.000 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 65.392.014.000 e. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 300.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 300.000.000 (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 59.229.447.500 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 369.231.000 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 59.598.678.500 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 128.725.398.184 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.527.987.650 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 137.253.385.834 c. Belanja modal 1) Semula Rp. 246.284.556.460 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 6.1661.481.650) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 240.118.074.810

Article 4

Correction

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 60.229.842.860,79 1) Semula Rp. 57.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.229.842.860,79 Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 60.229.842.860,79 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 25.300.000.000 1) Semula Rp. 25.300.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 25.300.000.000 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 57.000.000.000 1) Semula Rp. 57.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.229.842.860,79 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 60.229.842.860,79 b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sejumlah Rp. - 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah SilPA setelah perubahan Rp. - (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 300.000.000 1) Semula Rp. 300.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 300.000.000 b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 25.000.000.000 1) Semula Rp. 25.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 25.000.000.000

Article 5

Correction

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Article 6

Correction

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Article 7

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 11 Nopember 2015 PENJABAT BUPATI PESAWARAN, dto PARYANTO Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 11 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 6 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19661015 199503 2 002 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : 7/PSW/2015

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7