Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHANANGG...

Article 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.225.546.037.043,-bertambah sejumlahRp. 120.047.050.367,- sehingga menjadi Rp.1.345.593.087.410,-dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 1.225.546.037.043 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.047.050.367 Jumlah pendapatan setelah perubahanRp.1.345.593.087.410 2. Belanja Daerah a. SemulaRp.1.201.796.037.043 b. Bertambah/(berkurangRp.183.928.278.833,59 Jumlah belanja setelah perubahanRp.1.385.724.315.876,59 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp.1.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang)Rp.63.881.228.466,59 Jumlah penerimaan setelah perubahanRp.65.381.228.466,59 b. Pengeluaran 1) Semula Rp.25.250.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – 3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.25.250.000.000

Article 1

Article 2

Correction

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp.42.693.336.600 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.800.000.000 Jumlah pendapatan asli daerah 3) setelah perubahan Rp.53.493.336.600 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 893.090.476.443 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 105.577.171.659 Jumlah dana perimbangan 3) setelah perubahan Rp.998.667.648.102 c. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp.289.762.224.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.669.878.708 Jumlah Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp.293.432.102.708 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 12.550.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 300.000.000 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 12.850.000.000 b. Retrebusi Daerah 1) Semula Rp.1.959.500.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000 Jumlah hasil retrebusi daerah setelah perubahan Rp. 2.459.500.000 c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 1) Semula Rp. 267.850.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 267.850.000 d. Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 27.915.986.600 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000 Jumlah lain–lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 37.915.986.600 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 31.791.309.643 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.767.588.541) Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 27.023.721.102 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 675.736.319.000 2) Bertambah/(berkurang)Rp. – Jumlah dana alokasi umum setelah perubahanRp.675.736.319.000 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp.185.562.847.800 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 110.344.760.200 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.295.907.608.000 (4) Lain–lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 2.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 2.500.000.000 b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah 1) Semula Rp.46.802.400.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.669.878.708 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 50.472.278.708 c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 240.459.824.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusussetelah perubahan Rp.240.459.824.000

Article 3

Correction

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1) Semula Rp.672.062.439.543 2) Bertambah/(berkurang) Rp.24.412.711.367 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.696.475.150.910 b. Belanja langsung 1) Semula Rp.529.733.597.500 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 159.515.567.466,59 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.689.249.164.966,59 (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp.530.960.127.499 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 19.468.518.367 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.550.428.645.866 b. Belanja hibah 1) Semula Rp. 9.992.200.000 2) Bertambah/(berkurang)Rp.4.745.900.000 Jumlah belanja hibah setelah perubahanRp.14.738.100.000 c. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. – d. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa 1) Semula Rp. 1.450.950.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah bagi hasil pajak kepada pemerintahan Desa setelah perubahan Rp.1.450.950.000 e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan pemerintahan desa 1) Semula Rp. 129.359.162.044 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 198.293.000 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp.129.557.455.044 f. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 300.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.300.000.000 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 69.740.476.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.484.619.000 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 72.225.095.000 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp.189.958.033.270 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.114.932.852 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.208.072.966.122 c. Belanja modal 1) Semula Rp.270.035.088.230 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 138.916.015.614,59 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.408.951.103.844,59

Article 4

Correction

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp.1.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 63.881.228.466,59 Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp.65.381.228.466,59 b. Pengeluaran 1) Semula Rp.25.250.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 25.250.000.000 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 63.881.228.466,59 Jumlah SILPA setelah perubahan Rp.65.381.228.466,59 b. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. – 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahanRp. (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp.250.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 250.000.000 b. Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp. 25.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. – Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp.25.000.000.000

Article 5

Correction

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II RingkasanPerubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Lampiran III Rincian PerubahanAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Article 6

Correction

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang PerubahanPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Article 7

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 22 September 2016 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONAK. Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 22 September 2016 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PESAWARAN, dto HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 6 /PSW/2016 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7