PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERDA Nomor 6 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Article 7

Correction

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Correction

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang pada: a. PERUMDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11) dengan modal dasar sebesar Rp 150.000.000.000,00- (seratus lima puluh milyar rupiah); b. PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) dengan modal dasar sebesar Rp. 49.800.000.000,00- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah); dan c. Perseroan Terbatas Bank Jatim sebesar Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah).

Article 9

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebagai berikut: a. penyertaan modal daerah pada PERUMDAM hingga Tahun 2021 sebesar Rp. 28.812.612.939,00- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah); b. penyertaan modal daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) hingga Tahun 2020 sebesar Rp. 19.800.000.000,00- (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah); dan c. penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim hingga Tahun 2013 sebesar Rp. 19.593.450.250,00- (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Article 10

(1) Penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut : a. penyertaan modal daerah pada PERUMDAM sebesar Rp 121.187.387.061,00- (seratus dua puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah); b. penyertaan modal daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) sebesar Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah); dan c. penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim sebesar Rp. 10.406.549.750,00 (sepuluh milyar empat ratus enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan/ atau pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 11

(1) Seluruh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan BUMD.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

BAB IX

Article 15

BAB X

Article 16

Article 17