PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PERBAN Nomor 3 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGELOLAAN JDIH LAPAN

Article 8

Correction

Dokumen Hukum di lingkungan LAPAN meliputi: a. produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan.

Article 9

Correction

(1) Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa peraturan perundang- undangan di bidang penerbangan dan antariksa; (2) Produk hukum selain peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa: a. keputusan kepala LAPAN; b. surat edaran/instruksi kepala LAPAN; c. buku hukum; d. hasil penelitian/pengkajian hukum; e. hasil seminar hukum; f. naskah akademis Rancangan UNDANG-UNDANG; g. jurnal hukum; dan h. dokumen hukum lainnya.

Article 10

(1) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan melalui situs web JDIH LAPAN. (2) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum selain peraturan perundang-undangan dilakukan melalui perpustakaan hukum.

Article 11

(1) Pengelolaan konten pada situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (3) Pengarsipan dokumen hukum naskah asli disimpan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan. (4) Penyebarluasan produk hukum pada internal satuan kerja LAPAN maupun kepada masyarakat melalui situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang- undangan berupa peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, setelah diundangkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara. (2) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang- undangan berupa Keputusan Kepala dan Surat Edaran/Instruksi Kepala, pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang- undangan berdasarkan permohonan pemrakarsa. (3) Pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebanyak 1 (satu) berkas kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan kearsipan.

BAB Kedua

Kegiatan Pengelolaan JDIH LAPAN

Article 10

Correction

(1) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum peraturan perundang-undangan dilakukan melalui situs web JDIH LAPAN. (2) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum selain peraturan perundang-undangan dilakukan melalui perpustakaan hukum.

Article 11

Correction

(1) Pengelolaan konten pada situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (3) Pengarsipan dokumen hukum naskah asli disimpan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan. (4) Penyebarluasan produk hukum pada internal satuan kerja LAPAN maupun kepada masyarakat melalui situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang- undangan berupa peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, setelah diundangkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara. (2) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang- undangan berupa Keputusan Kepala dan Surat Edaran/Instruksi Kepala, pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang- undangan berdasarkan permohonan pemrakarsa. (3) Pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebanyak 1 (satu) berkas kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan kearsipan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15