PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 2

Correction

(1) JDIH BPOM terdiri atas: a. pusat JDIH BPOM; dan b. Anggota JDIH BPOM. (2) Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis, dan evaluasi hukum. (3) Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM; b. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM; c. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan; e. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan; dan f. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Article 3

Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH BPOM yang meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; c. koleksi dokumen hukum; d. teknis pengelolaan; e. sarana prasarana; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Article 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pusat JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BPOM; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BPOM dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN; c. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan BPOM; e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH BPOM; f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum; g. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum; h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BPOM; dan i. penyampaian laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan JDIH BPOM kepada Pusat JDIHN.

Article 5

Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPOM.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh setiap Anggota JDIH BPOM; b. pemanfaatan sistem informasi hukum BPOM yang terpusat pada pusat JDIH BPOM; dan c. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap tahun pada minggu keempat bulan November kepada pusat JDIH BPOM.

Article 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibentuk tim pengelola JDIH BPOM. (2) Tim pengelola JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12