PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Article 3

Correction

(1) BNN selaku instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. proses usulan sampai dengan pengesahan badan hukum Organisasi Profesi JFKA; b. musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi JFKA; dan c. penetapan kepengurusan Organisasi Profesi JFKA terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional. (3) Kepala BNN melalui pimpinan unit kerja yang membidangi rehabilitasi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan Organisasi Profesi JFKA.

Article 4

Pejabat Fungsional Konselor Adiksi dalam membentuk Organisasi Profesi JFKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat yang meliputi: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; d. terdapat sumber pendanaan yang jelas; e. memiliki alamat domisili; f. memiliki pembagian kerja dan tugas serta wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan g. berbadan hukum.

Article 5

(1) Pejabat Fungsional Konselor Adiksi melaksanakan musyawarah pembentukan Organisasi Profesi JFKA. (2) Musyawarah pembentukan Organisasi Profesi JFKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. MENETAPKAN nama Organisasi Profesi; b. menyusun kepengurusan; c. membuat dan MENETAPKAN anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan d. membuat dan MENETAPKAN program kerja. (3) Penetapan Organisasi Profesi JFKA disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum. (4) Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi JFKA ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL KONSELOR ADIKSI SERTA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PEMBINA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12