KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang TUNJANGAN HAKIM

KEPPRES Nomor 89 Tahun 2001

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: (1) Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. (2) Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. (3) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan adalah Hakim yang di samping tugas pokoknya, bertanggung jawab pula dalam menyelenggarakan jalannya peradilan dengan baik.

Article 2

(1) Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Hakim, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. (2) Besarnya tunjangan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi: a. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan PRESIDEN ini. b. Hakim Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini. c. Hakim yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan PRESIDEN ini.

Article 3

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan jabatan struktural. Pasal 4 …

Article 4

Ketentuan mengenai tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Militer diatur tersendiri dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Article 6

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini berlaku, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan jabatan struktural. Pasal 4 …

Article 4

Ketentuan mengenai tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Militer diatur tersendiri dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 5

Article 6

Pada saat Keputusan PRESIDEN ini berlaku, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID