KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

KEPPRES Nomor 89 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Membentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Financial Sector Action Committee) yang susunan keanggotaannya terdiri dari : Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara.

Article 2

Komite Kebijakan Sektor Keuangan mempunyai tugas: a. merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan Bank dalam penyehatan dan pengelolaan aset bank yang bermasalah yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Article 3

(1) Rumusan arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan kepada PRESIDEN untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN. (2) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakan tugasnya.

Article 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Article 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Bank INDONESIA dapat membantu memberikan masukan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Article 6

Komite Kebijakan Sektor Keuangan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 7

Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Sektor Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan Sektor Keuangan memberikan pertimbangan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Article 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Bank INDONESIA dapat membantu memberikan masukan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Article 6

Komite Kebijakan Sektor Keuangan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 7

Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Sektor Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE