KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

KEPPRES Nomor 84 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan PRESIDEN ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.

Article 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.

Article 3

Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Article 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong. Pasal 5 …

Article 5

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka: a. Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong; b. Perkara perdata dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Article 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Article 7

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Pasal 8 …

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan PRESIDEN ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.

Article 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.

Article 3

Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Article 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong. Pasal 5 …

Article 5

Article 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Article 7

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE