KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 63 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional adalah badan non-struktural yang dipimpin oleh Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Article 2

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Article 4

Correction

(1) Keanggotaan Badan terdiri atas: a. Ketua : Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; b. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Negara Pekerjaan Umum; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. (2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Badan dibantu oleh Pelaksana Harian. (3) Keanggotaan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas : a. Ketua: Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; b. Anggota: Pejabat eselon I dari instansi anggota Badan dan dari instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan. (4) Sekretaris Badan merangkap Sekretaris Pelaksana Harian adalah Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Article 5

(1) Badan bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan. (2) Ketua Badan dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang terkait untuk hadir dalam sidang Badan. (3) Masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan pejabat ahli untuk mengikuti sidang apabila diperlukan. (4) Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. (5) Ketua Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada PRESIDEN. (6) Tata cara pelaksanaan tugas Badan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Article 6

(1) Pelaksana Harian bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setiap tahun, atau sewaktu-waktu diperlukan. (2) Tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Badan.

Article 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari instansi Pemerintah terkait.

Article 8

Sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah untuk secara fungsional membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.

Article 9

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, Badan dibantu oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengembangan perumahan dan permukiman antar Kabupaten dan Kota, dalam rangka mendukung kegiatan pada Daerah Kabupaten/Kota, Badan dibantu oleh Badan Pembinaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi. (3) Tugas, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan. (4) Tugas, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur Propinsi yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan. (5) Gubernur Propinsi memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan selalu memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12