KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT MENTERI KE-4 TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA OKI TAHUN 2012

KEPPRES Nomor 6 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI (The 4th Ministerial Conference on The Role Of Women in the Development of the OIC Member States) Tahun 2012 yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut sebagai Panitia Nasional. (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Article 2

Article 5

Correction

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut : a. Panitia Pengarah, terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua : Menteri Luar Negeri; Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri … 3. Menteri Komunikasi dan Informatika; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Menteri Perdagangan; 7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 9. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. b. Panitia Pelaksana, terdiri dari: 1) Ketua : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 3) Wakil Ketua II: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4) Sekretaris I : Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Luar Negeri; 5) Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemen- terian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 6) Bidang Substansi Ketua : Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejah- teraan Rakyat; 7) Bidang … 7) Bidang Acara dan Persidangan Ketua : Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; 8) Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi Ketua : Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; 9) Bidang Pengamanan Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 10) Bidang Protokol dan Konsuler Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11) Bidang Transportasi dan Kesehatan Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan; 12. Bidang … 12)Bidang Pameran Produk-produk Ekonomi Kreatif Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13) Bidang Administrasi dan Keuangan Ketua : Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemen- terian Keuangan. c. Kesekretariatan, terdiri dari: Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Wakil Ketua : Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT MENTERI KE-4 TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA OKI TAHUN 2012

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9