KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

KEPPRES Nomor 50 Tahun 1997

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN di disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 2

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan organisasi Perpustakaan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi; c. Deputi Pembinaan; d. Sekretariat; e. Perpustakaan Nasional Propinsi.

Article 5

Correction

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala bertugas memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina sumber daya Perpustakaan Nasional agar berdaya guna dan berhasil guna. (3) Apabila Kepala berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.

Article 6

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 7

Deputi pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pelayanan informasi, dan preservasi.

Article 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang deposit dan pengembangan bahan pustaka, layanan informasi, serta preservasi; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan layanan informasi; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar negeri; f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 9

Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi terdiri dari: a. Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka; b. Pusat Layanan Informasi; c. Pusat Preservasi.

Article 10

Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 11

Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dan pembinaan semua jenis perpustakaan.

Article 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Pembinaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan umum dan penganggaran serta pengendaliannya; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan; c. pelaksanaan pengembangan sistem nasional perpustakaan; d. pelaksanaan koordinasi peningkatan minat baca masyarakat; e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah dan swasta yang ada di pusat maupun di daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 13

Deputi Pembinaan terdiri dari: a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran; b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.

Article 14

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Article 15

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, serta melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Article 16

(1) Perpustakaan Nasional Propinsi adalah instansi vertikal Perpustakaan Nasional yang berada di Ibukota Propinsi. (2) Perpustakaan Nasional Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Nasional Propinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional. (3) Perpustakaan Nasional Propinsi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. (4) Pembentukan Perpustakaan Nasional Propinsi dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 16

BAB III

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23