KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999 tentang TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA RI DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

KEPPRES Nomor 43 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.

Article 2

Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 3

Tim Pengamanan bertugas: a. Melakukan pengamanan pelaksanaan Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan jujur dan adil; b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk persiapan dan pengamanan pelaksanaan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. Melakukan ... c. Melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional terkait dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Article 4

(1) Susunan keanggotaan Tim Pengamanan terdiri dari: Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Anggota : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Kehakiman; 4. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional INDONESIA; 5. Menteri Sekretaris Negara; 6. Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; 7. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (2) Kepada Sekretaris diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Article 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamanan dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Article 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pasal 7 ...

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.

Article 2

Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 3

Article 4

Article 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamanan dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Article 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pasal 7 ...

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE