KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

KEPPRES Nomor 41 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat STTD sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkedudukan di Bekasi.

Article 2

(1) STTD berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan. (2) STTD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Article 3

Pembinaan teknis akademik STTD dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STTD dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 4

STTD mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang transportasi darat.

Article 5

Organisasi STTD terdiri dari: Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STTD; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administratif; Unsur Penunjang.

Article 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi diintegrasikan ke dalam STTD.

Article 7

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STTD serta pengintegrasian Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

(1) STTD berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan. (2) STTD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Article 3

Article 4

STTD mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang transportasi darat.

Article 5

Organisasi STTD terdiri dari: Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STTD; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administratif; Unsur Penunjang.

Article 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi diintegrasikan ke dalam STTD.

Article 7

Article 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID