KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang PENGGUNAAN SEBAGIAN DARI PENDAPATAN TOL PADA PINTU GERBANG TOL MENUJU/DARI TAMAN MINI INDONESIA INDAH DAN ARENA PRAMUKA CIBUBUR

KEPPRES Nomor 14 Tahun 1981

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Sebanyak Rp. 50. -(lima puluh rupiah) dari hasil penerimaan tol untuk setiap kendaraan pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Taman Miniatur INDONESIA Indah diserahkan sebagai sumbangan kepada Taman Miniatur INDONESIA Indah. (2) Sebanyak Rp. 50. -(lima puluh rupiah) dari hasil penerimaan tol untuk setiap kendaraan pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Arena Pramuka Cibubur diserahkan sebagai sumbangan kepada Arena Pramuka Cibubur.

Article 2

(1) Penyerahan sebagian dari hasil penerimaan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi PT.Jasa Marga kepada Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Taman Miniatur INDONESIA Indah (2) Penyerahan sebagian dari hasil penerimaan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilaksanakan oleh Direksi Persero PT. Jasa Marga kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka/Widya Mandala Krida Bhakti Pramuka Cibubur.

Article 3

Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Taman Miniatur INDONESIA Indah dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, masing-masing mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterimanya dari bagian hasil tol itu kepada PRESIDEN.

Article 4

Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengawasi pelaksanaan dari Keputusan PRESIDEN ini.

Article 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal dimulainya pungutan tol pada jalan- jalan yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Article 4

Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengawasi pelaksanaan dari Keputusan PRESIDEN ini.