Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Undang-Undang (UU)

1.867 regulations

UU Nomor 24 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA

In Force

UU Nomor 23 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE

In Force

UU Nomor 22 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT� (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 21 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH� SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 20 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 (�ZEGELVERORDENING 1921�)

In Force

UU Nomor 2 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *)

In Force

UU Nomor 18 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA

In Force

UU Nomor 17 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487)

In Force

UU Nomor 16 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO. 517)

In Force

UU Nomor 15 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT

In Force

UU Nomor 14 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

In Force

UU Nomor 13 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONPERENSI MEJA BUNDAR

In Force

UU Nomor 12 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH

In Force

UU Nomor 11 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang PEMBELANJAAN PENSIUN

In Force

UU Nomor 10 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA *)

In Force

UU Nomor 1 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950)TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

In Force

UU Nomor 9 Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

In Force

UU Nomor 8 Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 1950, SEBAGAI UNDANG-UNDANG)

In Force

UU Nomor 7 Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 33 TAHUN 1950 UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI UNDANG-UNDANG)

In Force

UU Nomor 6 Tahun 1955

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang BIAYA SURAT KENAL LAHIR DAN SURAT KENAL MATI)

In Force