Undang-Undang (UU)
1.867 regulations
UU Nomor 9 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKANDAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGANPROPINSI JAWA TENGAH
UU Nomor 8 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 7 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 6 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
UU Nomor 5 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
UU Nomor 4 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO
UU Nomor 3 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
UU Nomor 22 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1965 tentang ANGGARAN MONETER TAHUN-ANGGARAN 1966
UU Nomor 21 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DANPERUBAHAN DAERAH HUKUN PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
UU Nomor 20 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DANPEROBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA
UU Nomor 2 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DANDAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAHKOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR,JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA
UU Nomor 19 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPATTERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUHWILAYAH REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 18 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
UU Nomor 16 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANGPENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958,NOMOR 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARATAHUN 1960 NOMOR 42)
UU Nomor 15 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA
UU Nomor 14 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang PERKOPERASIAN
UU Nomor 13 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
UU Nomor 12 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANGKRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44MENJADI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 11 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANGNOMOR 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 31)MENJADI UNDANG-UNDANG
UU Nomor 10 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 7 DRT TAHUN 1956, TENTANGPEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATENDI PROPINSI SUMATERA UTARA