Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Keputusan Presiden (KEPPRES)

3.224 regulations

KEPPRES Nomor 29 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

In Force

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KARANGASEM, KABUPATEN LABUHANSATU, KABUPATEN KUBU RAYA, KABUPATEN JEMBER, KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN SOLOK, KABUPATEN BUNGO, KABUPATENMUKOMUKO, KABUPATEN MERA

In Force

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KEPAHIANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO

In Force

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN LATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA MEGATHRUST MENTAWAI TAHUN 2014 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

In Force

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2014

In Force

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

In Force

KEPPRES Nomor 23 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 22 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL DR. (H.C.) IR. SOEKARNO DAN DR. (H.C.) DRS. MOHAMMAD HATTA DALAM RUPIAH KERTAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

In Force

KEPPRES Nomor 21 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014

In Force

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI TOBA ASAHAN, WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO, DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA

In Force

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014

In Force

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2014 tentang PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

In Force

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA DAN KEJAKSAAN NEGERI SELAT PANJANG

In Force

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERTEMUAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP TINGKAT REGIONAL ASIA PASIFIK TAHUN 2014

In Force

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

In Force

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP

In Force

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967

In Force

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI SELATAN

In Force

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL RAJA AMPAT TAHUN 2014

In Force