Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)

UU Nomor 26 Tahun 1956

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1)Pasal IX ayat 2 (c) Persetujuan Badan Keuangan Internasional menentukan bahwa naskah Persetujuan tadi, yang tersimpan pada Bank Dunia, harus ditandatangani oleh pajabat yang diberi kuasa oleh pemerintah negara-anggota. (2)Hal ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal IX ayat 2 (a). Keanggotaan mulai berlaku pada saat penyerahan Tanda-tanda persetujuan ini.

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan tindakan- tindakan yang dianggapnya perlu guna memenuhi kewajiban dan menggunakan hak-hak negara INDONESIA karena keanggotaan pada Badan itu. (2)Disini disebutkan beberapa, akan tetapi tidak semua, tindakan-tindakan yang perlu diambil. a.penunjukan Bank INDONESIA sebagai penyimpan milik Badan yang ditahanya disini; b.penunjukan instansi yang akan mengadakan hubungan atas nama negara INDONESIA dengan Badan tersebut; c.pembayaran atau perintah membayarkan uang iuran negara INDONESIA kepada Badan tersebut; d.pembayaran atau perintah membayarkan jumlah-jumlah uang lainnya yang karena keanggotaan harus dibayar atau jumlah-jumlah yang disanggupi pembayarannya oleh negara INDONESIA kepada Badan atau anggota Badan itu. Hal ini umpamanya dapat timbul apabila memberikan pinjaman- pinjaman baik kepada Badan maupun anggota lain; e.penerimaan jumlah-jumlah uang yang dibayarkan oleh Badan kepada negara INDONESIA umpamanya dalam halnya INDONESIA menerima bantuan dividend atau pembayaran-pembayaran kembali iurannya dalam halnya pembubaran Badan atau apabila INDONESIA berhenti menjadi anggota atau karena hal-hal lain; f.kemungkinan mengeluarkan obligasi dirasa perlu apabila penerimaan-penerimaan Pemerintah tidak mencukupi guna segera memenuhi kewajiban-kewajiban karena UNDANG-UNDANG ini atau Persetujuan tersebut.

Pasal 3

Bank INDONESIA harus membayar iuran negara INDONESIA atas perintah Menteri Keuangan dalam bentuk emas atau dollar Amerika Serikat.

Pasal 4

Hal ini adalah perlu untuk memenuhi Pasal VI yang mengenai kedudukan Badan, kekebalan-kekebalan milik terhadap sitaan pemeriksaan, hak berhubungan dan sebagainya.

Pasal 5

Tidak memerlukan penjelasan. Termasuk Lembaran-Negara No. 67 tahun 1956. CATATAN *)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-117 pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1956, P.75/1956 Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1956/67; TLN NO. 1115