Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang PERKOPERASIAN

Yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG ini: "Koperasi": Adalah badan termaksud dalam pasal 3, 20 dan yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan Bab VII UNDANG-UNDANG ini; "Perkoperasian": Adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha; "Gerakan Koperasi": Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (alat perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengejawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 UNDANG-UNDANG ini; "Menteri": Adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian; "Pejabat": Adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian. BAB II…

(1) Landasan idiil koperasi INDONESIA adalah Pancasila. (2) Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta kepribadian koperasi INDONESIA dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme INDONESIA berdasarkan Pancasila. Pasal 4. Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerja sebagai berikut: a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya; b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggauta dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis INDONESIA berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia; c. tidak merupakan konsentrasi modal; d. sifat keanggautaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin; e. anggauta mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama; f. keanggautaan… f. keanggautaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan jalan apapaun; g. rapat anggauta merupakan kekuasaan tertinggi; h. tiap keputusan rapat anggauta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; i. tiap-tiap anggauta sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat; j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. Pasal 5. Koperasi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM