Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang PERUBAHA...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 154) yang telah beberapa kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor 90 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 322); b. Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5851); c. Nomor 56 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5956); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 13B

Koreksi

(1) Ketentuan pemberian honorarium bagi Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung. (2) Ketentuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku juga bagi gugus tugas dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (3) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. (4) Ketentuan pemberian honorarium bagi Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan pemberian honorarium bagi gugus tugas dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 4. Ketentuan Pasal 13C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13C

Koreksi

(1) Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13B ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13B ayat (4) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal II

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal I

Pasal 13

Pasal I

Pasal 13

Pasal 13B

Pasal 13C

Pasal II