Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2008 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

PP Nomor 82 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa hasil pelaksanaan proyek pembangunan jaringan distribusi gas yang berasal dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003. (2) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp99.272.417.279,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. pembangunan jaringan distribusi gas DKI Jakarta senilai Rp36.233.935.500,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah); b. pembangunan jaringan distribusi gas Jawa Timur senilai Rp32.386.150.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah); c. pembangunan jaringan distribusi gas Jawa Barat/Bogor senilai Rp23.205.817.929,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan d. pembangunan jaringan distribusi gas Jawa Barat/Cirebon senilai Rp7.446.513.850,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 213